BATASAN SUBYEK HUKUM DALAM KUH PERDATA

1. Hukum perdata Indonesia

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.

Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:

  • Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
  • Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.
  • Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda)), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.
  • Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.

CONTOH-CONTOH SUBYEK HUKUM DALAM KUH PERDATA

102 : HUKUM DAN ASURANSI

SASARAN:

Memberikan pengetahuan dan pengertian mengenai hukum yang menjadi dasar perjanjian asuransi dan operasional asuransi serta hukum atau undang-undang yang sangat berkaitan dengan asuransi, baik menurut hukum Indonesia maupun hukum Inggris.
Peringkat
Pengetahuan
MATERI HUKUM INGGRIS DAN HUKUM ASURANSI UNIVERSAL

HAKEKAT HUKUM DAN SUMBER HUKUM

Pengertian hukum, klasifikasi hukum dan perbedaan antara Hukum Publik dengan Hukum Perdata, Hukum Pidana dengan Hukum Sipil 1
Karakteristik sistem hukum dalam penerapannya 2
Sumber-sumber hokum 2
Hirarki perundang-undangan, sistem pengadilan dan penafsiran hokum 2
Hubungan dan pengaruh hukum supra nasional dengan hukum nasional 2

SUBYEK HUKUM (LEGAL PERSONALITY)

Status dan kapasitas dari subyek hukum, orang dan badan hokum 2
Prosedur mendirikan dan membubarkan korporasi 2
Asosiasi yang bukan korporasi 2
Perbedaan asosiasi dengan korporasi 2

HUKUM TORTS (PERBUATAN MELAWAN HUKUM)

Hakikat dan klasifikasi Tort 2
Karakteristik Tort 2
Pembelaan dalam Tort 2
Batas waktu mengajukan tuntutan dan ganti rugi dalam Tort 2

HUKUM KONTRAK ATAU PERJANJIAN (THE LAW OF CONTRACT

Pengertian dan jenis/macam kontrak 2
Terbentuknya kontrak dan hal-hal yang mempengaruhi keabsahan kontrak 2
Pelaksanaan kontrak dan pelanggaran kontrak 2
Personalia (privity) kontrak 1
Pengalihan hak dan kewajiban dari kontrak serta kaitannya dengan asuransi. 1
Penafsiran kontrak 2

KEAGENAN (AGENCY)

Pengertian Agen 1
Hubungan antara Principal, Agen dan pihak ketiga 2
Terbentuknya Agen 2
Hak, tanggung jawab, wewenang dan tugas Agen 2
Berakhirnya keagenan dan akibatnya 2
Aplikasi hukum keagenan pada asuransi 2
TERBENTUKNYA KONTRAK ASURANSI (FORMATION OF THE INSURANCE CONTRACT)

Prinsip-prinsip umum dalam pembentukan kontrak asuransi 1
Kepentingan dalam asuransi (insurable interests) 2
Terjadinya kepentingan dan perkembangan hukum yang mengatur kepentingan dalam asuransi 2
Aplikasi kepentingan dalam asuransi jiwa dan umum 3

ITIKAD BAIK (UTMOST GOOD FAITH)

Pengertian Misrepresentasi 2
Kewajiban mengungkapkan fakta material dengan jujur 2
Penerapan doktrin Itikad Baik dalam asuransi 3
Pelangggaran doktrin Itikad Baik dan akibatnya 2

KONDISI DAN JAMINAN DALAM ASURANSI (CONDITIONS AND WARRANTIES)

Warranty Express dan Implied Warranty (jaminan tertulis dan yang tidak tertulis) 2
Kondisi dan syarat-syarat lain 2
Pelanggaran Warranty dan Conditions serta akibatnya 2
Ketentuan khusus dalam asuransi wajib 1

ASURANSI YANG SAH DAN YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM (VOID AND ILLEGAL INSURANCE)

Perbedaan kontrak asuransi yang sah dan yang tidak sah menurut hukum. 2
Kontrak asuransi yang illegal 2

KLAIM ASURANSI

Pemberitahuan klaim dan bukti kerugian 2
Interpretasi kontrak asuransi 3
Doktrin Proximate Cause 2
Penerapan doktrin Proximate Cause dalam asuransi 3

MENGHITUNG BESARAN KERUGIAN (MEASURING THE LOSS)

Pengertian Indemnitas 2
Mengukur/menghitung besarnya kerugian 2
Metode pelaksanaan ganti rugi 2
Barang yang dapat diselamatkan (salvage) 2
Dampak pembayaran klaim pada polis 1

SUBROGASI DAN KONTRIBUSI

Pengertian subrogasi 1
Pelaksanaan subrogasi 2
Penerapan subrogasi dalam asuransi 3
Sumber-sumber hak subrogasi 2
Modifikasi subrogasi 2
Asuransi Rangkap dan kontribusi 2
Terjadinya dan pelaksanaan kontibusi menurut Common Law 2
Dampak kontribusi 2
Dasar kontribusi: Metode Maximum Liability dan Metode Independent Liability 2

MATERI HUKUM INDONESIA, HUKUM ASURANSI INDONESIA DAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN ASURANSI

PENGANTAR HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA

Pengertian hokum 1
Pengertian dan perbedaan antara Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Tata Usaha Negara 1
Tujuan hokum 1
Pengertian dan macam-macam subyek hokum 2
Sumber-sumber hukum dan hirarki perundang-undangan 2
Sistem peradilan di Indonesia 2
Perbuatan melawan hokum 2

HUKUM PERJANJIAN

Pengertian perjanjian dan perikatan 2
Macam-macam perikatan dan sumber perikatan 2
Perbedaan sistem Hukum Kebendaan dengan Hukum Perjanjian 2
Saat terjadi/lahirnya perjanjian 2
Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian 3
Kekuatan mengikat (akibat) perjanjian/persetujuan 2
Penafsiran perjanjian/persetujuan 2
Berakhirnya dan pembatalan perjanjian 2
Personalia (privity of contract) dalam perjanjian 2
Pelaksanaan perjanjian 2
Wanprestasi (ingkar janji) dan akibatnya dalam perjanjian 3
Pembelaan debitur dalam wanprestasi 3

HUKUM ASURANSI

Pengertian asuransi menurut KUHD dan UU No.2/1992 1
Asas-asas dan prinsip-prinsip asuransi dan aplikasinya 3
Syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi 3
Saat terjadinya perjanjian asuransi 2
Bidang usaha dan jenis usaha perasuransian 2
Pengertian dan perbedaan Broker/Pialang Asuransi dan Agen Asuransi 2
Afiliasi dalam usaha perasuransian 2
Penutupan obyek asuransi 3
Bentuk badan hukum perusahaan asuransi 2
Kepemilikan, perijinan usaha, pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian 2
Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana asuransi 2
Ketentuan dalam menetapkan besaran premi 2
Kesehatan keuangan dan tingkat solvabilitas (RBC-Risk Base Capital) perusahaan asuransi 2
Penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian 2
Ketentuan produk baru 2
Syarat-syarat dalam pembuatan polis dan klausul asuransi 2
Larangan memperlambat penyelesaian klaim 2
Ketentuan besaran retensi dan penempatan program reasuransi otomatis (treaty) 2
Tenaga ahli dalam perusahaan asuransi dan reasuransi 2
Perijinan perusahaan asuransi dan reasuransi 2
Prinsip Mengenal Nasabah dan penerapannya pada perusahaan asuransi 2

HUKUM ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pengertian mediasi dan arbitrase 1
Perjanjian dan klausul arbitrase 3
Jenis-jenis arbitrase dan manfaat arbitrase 2
Syarat-syarat arbitrase dan arbiter 2
Tugas arbiter 2
Proses pemeriksaan dalam arbitrase 2
Putusan arbitrase bersifat final dan binding 2
Pelaksanaan putusan arbitrase 2

HUKUM PERUSAHAAN

Pengertian Persekutuan Perdata (PP), Firma, CV, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) 1
Perbedaan PT dengan PP, Firma dan CV 1
Hak dan tanggung jawab pemegang saham PT 2
Pendirian dan Anggaran Dasar PT 2
Tugas dan kewajiban Direksi dan Komisaris PT 2

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pengertian konsumen, kelaku usaha, barang dan jasa 2
Hak dan kewajiban konsumen 2
Hak dan kewajiban pelaku usaha 2
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 3
Tanggung jawab pelaku usaha 3
Ketentuan pencantuman klausula baku (standard contracts/clauses) 3

HUKUM KEPAILITAN

Pengertian kepailitan, debitur dan kreditur 2
Syarat permohonan pailit bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 3
Syarat pailit dan akibat kepailitan 2
Peranan Menteri Keuangan dalam kepailitan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 3

HUKUM PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Pengertian pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan 1
Tiga tahapan dan macam kegiatan pencucian uang (placement, laying dan integration) 2
Asuransi sebagai Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) serta kaitannya dengan pencucian uang. 2
Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2

PERINGKAT PENGETAHUAN

Untuk setiap sub-topik telah di tetapkan suatu peringkat pengetahuan secara numerik sebagai berikut :

1 Mengetahui latar belakang secara umum
2 Memahami unsur-unsur utama dari prosedur atau konsep serta penggunaannya
3 Sangat memahami dalam mengevaluasi konsep, hal-hal, kebijakan dan prosedur serta pengertian atas aspek-aspek terkait dan aplikasinya pada berbagai situasi.

KEPUSTAKAAN:

Bacaan Utama : 1. P03: Legal Aspects of Insurance, The Chartered Insurance Institute
2. okok-Pokok Hukum Perdata: Prof. Subekti, SH (Bab VIII, IX, dan X)
3. Hukum Perjanjian : Prof. Subekti, SH (Bab I s/d XII)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Bab IX)
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku Ketiga (Bab I, II, III, IV, VIII, XVI)
6. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
7. Peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 1992, antara lain:
– Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
– PP No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1992
– Keputusan-keputusan Menteri Keuangan RI dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Depkeu RI tentang usaha perasuransian yang masih berlaku pada saat ujian AAMAI diselenggarakan.
Pada saat Buku Panduan (Silabus) ini dicetak, KepMenkeu dan DirjenLK tentang asuransi yang masih berlaku antara lain:
– KepMenkeu No.421 s/d 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003
– KepMenkeu No.45/KMK.06/2006 tanggal 30 Juni 2003
– KepDirjenLK No Kep.2833/LK/2003; No.Kep.3603/LK/2004; No.Kep.5443/LK/2004
8. Himpunan Peraturan-Peraturan di Bidang Perasuransian di Indonesia diterbitkan/dihimpun oleh DAI atau AAUI edisi terakhir pada saat ujian AAMAI diselenggarakan.
9. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT)
10. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
11. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
12. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang

SUBYAK HUKUM Dalam KUH PERDATA

Syubyek hukum? Makanan apa sih itu, hehe, hari ini mau bahas hal yang satu ini, ya subyek hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu subyek hukum orang dan subyek hukum badan hukum, mari kita bahas satu-satu..

Pengertian Subyek Hukum
Pengertian subyek hukum (rechts subyek) menurut Algra dalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid), sedengkan pengertian wewenag hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak.

Dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang, nah wewenang subyek hukum ini di bagi menjadi dua yaitu :
Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (rechtsbevoegdheid), dan
Kedua, wewenang untuk melakukan ( menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pembagian Subyek Hukum;


Manusia:

Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu;n Pertama, manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.
Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kendungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang –orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah ; orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata)

Badan hukum:
Terjadi banyak perdebatan mengenai bagaimana badan hukum dapat menjadi subyek hukum, dan memiliki sifat-sifat subyek hukum seperti manusia, nah Banyak sekali teori yang ada dan digunakan dalam dunia akademis untuk menjelaskan hal tersebut , akan tetapi menurut Salim HS, SH, Ms; Teori yang paling berpengaruh dalam hukum positif adalah teori konsensi dimana pada intinya berpendapat badan hukum dalam negara tidak dapat memiliki kepribadian hukum (hak dan kewajiban dan harta kekayaan) kecuali di perkenankan oleh hukum dalam hal ini berarti negara sendiri, bingung yah? Namanya juga teori, tahu sendiri kan, kalau profesor ngomong asal aja bisa jadi teori.

Nah menurut sifatnya badan hukum ini dibagi menjadi dua yaitu ;
Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang di dirikan oleh pemerintah
Contohnya : Provinsi, kotapraja, lembaga-lembaga dan bank-bank negara
Badanhukum privat, adalah badan hukum yang didirikan oleh perivat (bukan pemerintah)
Contohnya : Perhimpunan, Perseroan Terbatas, Firma, Koprasi, Yayasan.

Daftar Pustaka
:
Pengantar Hukum Perdata Tertuli (BW) oleh, Salim HS, S.H., M.S.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG‑UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG‑UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG‑UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG‑UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.   bahwa globalisasi ekonomi yang menuntut dikuranginya berbagai hambatan di bidang perdagangan selain merupakan kondisi yang memberi peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi, juga mengakibatkan menurunnya daya saing nasional sehingga menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap perekonomian dan perdagangan nasional serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan;

b.   bahwa kebijakan nasional pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan menjadi Undang‑Undang berdasarkan Undang‑Undang Nomor 36 Tahun 2000, yang merupakan salah satu bentuk kawasan ekonomi khusus untuk mengatasi dampak negatif globalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dapat diwujudkan karena kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tersebut hanya dapat dibentuk dengan undang‑undang;

c.   bahwa penundaan pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah menciptakan kondisi darurat ekonomi dan hal ihwal kegentingan lainnya yang mendorong Pemerintah menempuh kebijakan strategis untuk mengatasinya;

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk memberikan landasan hukum bagi pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang‑Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang‑Undang;

Mengingat:

1.   Pasal 22 ayat (1) Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang‑Undang Nomor 10 Tahun Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3.   Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

4.   Undang‑Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang‑Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);

5.   Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang‑Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6.   Undang‑Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.   Undang‑Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG‑UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG‑UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG‑UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG‑UNDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang‑Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang‑Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), diubah sebagai berikut:

1.   Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

Batas‑batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.”

2.   Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan kegiatan‑kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang‑bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.”

3.   Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah.”

4.   Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang ini berlaku:

a.   semua peraturan pelaksanaan Undang‑Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang‑Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053); dan

b.   Undang‑Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang‑Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang ini.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 72

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG‑UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG‑UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG‑UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG‑UNDANG

I.   UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud di atas perlu adanya peningkatan penanaman modal yang antara lain dengan adanya kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional.

Kawasan ekonomi khusus tersebut dalam Undang‑Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diamanatkan agar untuk melaksanakan ketentuan Undang‑Undang Penanaman Modal tersebut di atas maka perlu ditetapkan perubahan beberapa ketentuan Undang‑Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang‑Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang ini hanya memuat perubahan tata cara penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang semula harus dengan Undang‑Undang menjadi dengan Peraturan Pemerintah.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4729

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!